Pengertianpendidikan kewarganegaraan kiranya sudah pernah diajarkan oleh guru kita sewaktu menginjak sekolah baik itu sekolah dasar, menengah, dan atas. Pendidikan kewarganegaraan sangat berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kerr, citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of
Post date 19-Oct-2009 201750 PengantarDemokrasi-oleh banyak pihak-dianggap sebagai suatu sistem yang kehidupan yang dapat menjamin warga masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Sejalan dengan keyakinan tersebut, dewasa ini banyak bangsa-bangsa di dunia, termasuk di Indonesia tengah melakukan transformasi dan transisi menuju masyarakat demokratis setelah lebih dari 30 tahun berada dalam kekuasaan otoriter. Demokratisasi bukanlah sesuatu âbarangâ yang mudah diperoleh dan sederhana untuk direalisasikan, melainkan suatu proses yang sangat rumit dan membutuhkan kesiapan dan dukungan semua pihak untuk merealisasikannya, termasuk di dalamnya bagaimana membangun struktur dan kultur yang demokrasi tanpai dibarengi dengan struktur dan kultur yang demokratis hanya akan menjadikan proses tersebut sebagai sebuah reaksi atas trauma politik masa lalu yang tidak memiliki arah. Dengan kata lain, untuk membangun masyarakat yang demokratis harus dibarengi dengan suatu rekayasa sistemik untuk membangun struktur sosial politik dan kultur yang demokratis. Upaya membangun kultur demokrasi tersebut, menurut Almond harus melewati 3 tiga tahap. Pertama, pengembangan institusi yang demokratis. Kedua, menciptakan kondisi sosial dan personalitas individu yang mendukung terwujudnya demokrasi. Ketiga, mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis Almond; 1996. Dalam konteks itu semua, maka pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen sekalipun bukan satu-satunya untuk membangun kultur demokrasi tersebut, melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam proses pendidikan, utamanya melalui pembelajaran Civic Education, mulai tingkat dasar, menengah sampai pada jenjang perguruan TerminologiCivic Education, sejatinya dipahami sebagai wahana pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan sikap warganegara yang baik, cerdas, kritis dan partisipatif smart and good citizen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks lokal, regional maupun internasional. Secara lebih sederhana, Civic Education dipahami sebagai wahana pendidikan demokrasi democracy education bagi warganegara. Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut soisalisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan Azra, 2002 166.Dalam praktiknya, Pendidikan Kewargaan Civic Education tersebut memiliki peristilahan yang berbeda, seperti Citizenship Education, Humanright Education dan Democracy Education. Di Inggris misalnya, menyebut Pendidikan Kewargaan Civic Education dengan Citizenship Education, yang pada tahun 2002 ini menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris. Bahkan di negara-negara Arab-seperti Yordania dan Sudan-istilah Civic Education diterjemahkan dengan al-tarbiyah almuwathanah dan altarbiyah Kewargaan yang diidentikkan dengan pendidikan HAM Humanright Education mengandung pengertian aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap Azra, Pendidikan Kewargaan Civic Education adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia Azra, 2001.Di Indonesia, penerjemahan Civic Education mengalami beberapa penerjemahan, yakni istilah Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewrganegaraan, Istilah Pendidikan Kewargaan pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun disisi lain istilah Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warganegara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warganegara menjadi warga dunia global society. Dengan demikian orientasi Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya dari istilah Pendidikan itu, Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan prilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi Merphin Panjaitan Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogal. Sementara menurut Soedijarto, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa; dan ikut serta membangun sistem politik yang lain yang pernah ada dalam sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia, antara lain adalah Kewarganegaraan 1957, Civics 1961, dan Pendidikan Kewarganegaraan 1968. Perkembangan arti Civics yang kemudian meluas menjadi Civic Education, menyangkut dan mengambil bahan-bahannya dari cabang ilmu-ilmu sosial, sehingga Civic Education kadang-kadang sukar dibedakan dari pengertian social studies, yaitu sebagai istilah program pembelajaran PerkembanganGerakan Community Civics pada tahun 1907 yang dipelopori Dunn adalah permulaan dari keinginan lebih fungsionalnya pelajaran bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional. Gerakan Community Civics ini dimaksudkan pula bahwa Civics membicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta, maupun masalah pekerjaan bersamaan dengan timbulnya gerakan Community Civics yang tersebut, ada lagi gerakan yang membarengi gerakan Community Civic tersebut, yaitu gerakan Civic Education atau banyak juga yang menyebut Citizenship Education. Alasan timbulnya gerakan Civic Education tersebut hampir sama dengan alasan Community Civics, tetapi dalam beberapa hal dapat diartikan Juni 1995 dibentuk sebuah lembaga âCivitas Internasionalâ pada di Praha yang dihadiri oleh tidak kurang dari 450 pemuka pendidikan demokrasi dari 52 negara. Para peserta sepakat membentuk âCivitas Internasionalâ yang menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi penumbuhan âCivil Cultureâ untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokratis Democratic governmence.Penumbuhan dan pengembangan civil culture dapat dikatakan merupakan salah satu tujuan penting pendidikan kewargaan Civic Education. Tetapi harus segera diakui, sementara para ahli pendidikan kewargaan umumnya sepakat bahwa peranan pendidikan kewargaan dalam pengembangan demokrasi dan kewargaan demokratis telah jelas, tetapi dalam prakteknya masih terdapat perbedaan-perbedaan. Mereka sepakat bahwa demokrasi-demokrasi yang tengah tumbuh â seperti Indonesia sekarang â memerlukan sarana dimana generasi muda umumnya dapat menjadi tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara dan melestarikan demokrasi. Tetapi, seperti dikemukakan Print, bagaimana semua hal itu bisa dicapai melalui pendidikan kewargaan tidaklah jelas Print 1999 11.Pada beberapa negara Barat, seperti AS dan Australia, program pendidikan kewargaan telah menjadi bagian kurikulum sekolah setidak-tidaknya dalam satu dasawarsa yang berada dibalik penerapan pendidikan kewargaan di AS adalah bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja; tetapi sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui sekolah. Lebih daripada postulat penting tersebut, dalam pandangan banyak ahli pendidikan dan demokrasi Barat, pendidikan kewargaan merupakan kebutuhan mendesak karena beberapa alasan kuat lainnya. Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan political illeteracy, tidak melek politik dikalangan warganegara. Banyak warga barat, khususnya generasi muda tidak memiliki political literacy, tidak mengetahui persis cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya. Kedua, Meningkatnya political apathism, yang terlihat antara lain dari relatif sedikitnya jumlah warga negara yang memberikan suara dalam pemilu, atau terlibat dalam proses-proses politik LingkupCivic Education dalam konteks Perguruan Tinggi Islam diarahkan pada nation and character building dengan memiliki 3 materi pokok, yakni demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani. Ketiga core materials tersebut didukung dengan beberapa 6 pokok bahasan, yakni Identitas Nasional, Negara, Warganegara, Konstitusi, Otonomi Daerah dan Good Gabriel, The Civic Culture Prehistory, Retrospect and Prospect, Center for the Study of Democracy, UC Irvine Research Paper Series in Empirical Democratic Theory, No. 1., 1996Azra, Azyumardi, Prof. Dr., Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta PT. Kompas Media Nusantra, Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi di Dunia Muslim, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional II âCivic Education di Perguruan Tinggiâ, Mataram, 22-23 April 2002_____, Pendidikan Kewargaan Untuk Demokrasi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan Civic Education di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei 2001Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan Civic Education Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta Prenada Media, Edisi Revisi, Murray, James Ellickson-Brown dan Abdul Rozak Baginda eds. Civic Education for Civil Society, London ASEAN Academic Press, 1999Zamroni, Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001* Disampaikan dalam acara Workshop on Civic Education bagi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 22 Agustus 2003 di Dirga Cibulan, Cisarua-Bogor
Paraahli sering merumuskan tujuan pendidikan IPS dengan mengaitkannya dengan mempersiapkan para pelajar menjadi warga Negara yang baik. Ini merupakan pengaruh dari model pendidikan IPS sebagai âcitizenship educationâ. Gross (1978: 8) menyebutkan tujuan IPS untuk âto prepare the student to be well-functioning citizens in democratic
Civics, Civic Education, Citizenship Education Pertemuan Ke-4 Nurul Febrianti, M. Pd. Prodi PGSD FKIP KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu memaparkan secara tepat definisi dan hakikat Civics, Civic Education, dan Citizenship Education. Mahasiswa mampu memaparkan secara kritis korelasi dan perbandingan Civics, Civic Education, dan Citizenship Education. CIVICS CIVIC EDUCATION CITIZENSHIP EDUCATION CIVICS ⢠Istilah civics civic+s merupakan istilah yang paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chreshore pada tahun 1886. ⢠Civics digunakan untuk menunjukkan civics sebagai the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state Numan Somantri, 2001 ⢠Civics diterjermahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya natara lain mempelajari hubungan antarwarga negara dan hubungan antara warga negara dengan negara. ⢠Civics economics, politics CIVICS ⢠Secara terminologis, civics adalah suatu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara. ⢠Dalam Dictionary of Education disebutkan civics is element of political science or branch of political science dealing with the rights and duties of citizens. ⢠Di Indonesia, istilah civics diterjemahkan sebagai âIlmu Kewarganegaraan. â Disingkat IKn. ⢠Istilah civics sendiri secara etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu âcivicâ, âcivicusâ, atau âcivitasâ. CITIZENSHIP ⢠Citizenship pada umumnya diterjemahkan dengan kewarganegaraan. ⢠Citizenship atau kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari konsep civics atau citizen. ⢠âCitizenship as a set of characteristics of being a citizen. â Cogan & Derricott, 1998 ⢠âCitizenship is a membership in a political community originally a city or town but now usually a country and carries with it rights to political participation; a person having such a membership is a citizen. â 4 Makna Kewarganegaraan menurut Roger M. Smith Sebagai hak, yaitu hak politik u/ berpartisipasi dalam proses pemerintahan Sebagai status hukum, yang secara sah diakui sebagai dari komunitas politik negara yang berdaulat. Keanggotaan dari suatu komunitas, tidak hanya pada negara, tetapi juga komunitas lain keluarga, club, universitas, dan komunitas politik yang lebih luas lagi. Seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidah hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan, tetapi juga ketentuan 2 perilaku warga negara. Handbook Making Sense of Citizenship, menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan memiliki arti sebagai A legal & political status An educational activity Involvement in public life and affairs Berdasakan uraian di atas menunjukkan bahwa menjadi warga tidak melulu anggota sebuah komunitas, tetapi memerlukan seperangkat yang muncul dari sifat keanggotaan karakter, perilaku, dan sikap itu. Warga bukan hanya anggota suatu komunitas politik negara atau disebut warga negara, tetapi juga anggota dari komunitas lainnya. Menjadi warga negara memerlukan âan educational activityâ. Dalam konteks inilah civic education atau citizenship education diperlukan. Civic Education ⢠Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau warga negara yang bersangkutan. ⢠Pendidikan Kewarganegaraan civic education dinyatakan sebagai upaya menerapkan civics Ilmu Kewarganegaraan dalam proses pendidikan. ⢠John J. Cogan 1999 mengartikan civic education sebagai ââŚthe foundational course work in school designed to prepare young citizens for role in their communities in their adult lives. â ⢠Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Citizenship Education ⢠Citizenship Education atau education for citizenship diartikan sebagai âthe more inclusive term and encompasses both these in âschool experience as well as out of-school or non formal/informal learning which takes places in family, the religious organization, community organization, the media, etc which help to shape the totally of the citizen. â ⢠Selanjutnya disimpulkan bahwa âcitizenship education atau education for citizenshipâ dipandang sebagai âis large overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important part, of oneâs development a citizen. â John J. Cogan 1999 Membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan bhs. Indonesia dalam dua pengertian Civic Education Citizenship Education ⢠Civic education adalah pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit, yaitu sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau kursus di lembaga sekolah, universitas, atau lembaga formal lain. ⢠Citizenship education mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan. Citizenship education adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generik umum dan dalam arti luas. David Kerr 1991 Dalam definisi yang lain civic education dan citizenship education ⢠Process to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizen and in particular, the role of education through schooling, teaching, and learning in that preparatory process. ⢠In particular, the role of education through schooling, teaching, and learning in that preparatory process. ⢠Citizenship education sbg proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga muda akan hak-hak, peran, dan tamggung jawabnya sbg warga negara, sedangakan civics education adalah citizenship education yang dilakukan melalui sekolah Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa civic education dimaksudkan sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit atau khusus, sedangkan citizenship education dimaksudkan sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas. Dengan demikian, istilah pendidikan kewarganegaraan bahasa Indonesia sesungguhnya mencakup dua pengertian dalam kosa kata bahasa inggris, yaitu civic education dan citizenship education yang keduanya memiliki cakupan makna berbeda. Kosa kata dalam bahasa Indonesia ternyata belum mampu mewakili dua pengertian tersebut. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan ⢠Secara paradigmatik pendidikan kewarganegaran memiliki tiga komponen atau domain, yakni a. Sebagai kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan b. Sebagai program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan c. Sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, yang secara koheren bertolak dari essensi dan bermuara pada pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Visi Pendidikan Kewarganegaraan ⢠Citizenship education memiliki visi sosio-pedagogis mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal, seperti yang secara konsisten diterapkan di Inggris Raya. ⢠Sedangkan civic education secara umum memiliki visi formalpedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal, seperti secara adaptif diterapkan di Amerika Serikat. ⢠Menurut Winataputra 2001, visi pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, yakni sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosialkultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial Misi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsep masyarakat madani sebagai tatanan ideal sosial-kulturalnya, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan substantif-akademis Winataputra, 2001. Misi Pendidikan Kewarganegaraan Misi Sosiopedagogis ⢠Adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius. Misi Sosiokultural ⢠Adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia. Misi Substantifakademis ⢠Adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan civic virtue atau kebajikan kewarganegaraan. Terima Kasih. .
Kedua memperkuat etika digital untuk menangani penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial melalui pendidikan kewarganegaraan oleh siswa menunjukkan adanya perbedaan hasil
67% found this document useful 3 votes6K views16 pagesCopyrightŠ Š All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?67% found this document useful 3 votes6K views16 pagesPerbedaan Civic Education Dengan Citizenship EducationJump to Page You are on page 1of 16 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 14 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
ituharus dilakukan meliputi semua segmen masyarakat mulai dari elit politik hingga rakyat awam. Salah satu cara untuk mengembangkan budaya politik demokratis adalah melalui citizenship education atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi baru dalam praksis dan aplikasi materinya. Citizenship
seseorangapakah ia mempelajari itu, apa yang disukai atau tidak disukainya Citizenship Education . dan . Social Science Education â. Mengenai studi sosial Banks dalam (Gunawan, Rudy 2011:17) memberikan and values needed to participate in the civic life of their local communities, the nation, and the world. Sedangkan definisi studi
Shahriar(Summer 1999) Ms txt : 20120911 0000-004722 627-649), Lady Zhangsun Japanese Fox Names ĂltalĂĄnos 1 & 2 AL Syed center opposite civic center Main R 1 & 2 AL Syed center opposite civic center Main.
grosdan zeleny menyatakan bahwa pengertian civics lebih menekannkan pada teori dan praktik pemerintahan demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih di orientasikan pada citizenship education yang lebih menekannkan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan masyarakatâ kesimpulan dari kajian singkat
Relasiantara Civics, Civic Education dan Citizenship Education Mata Pelajaran Pendidikan formal, informal & non formal Lintas mata pelajaran (pembelajaran & adminstrasi) Cita Ideal
warganegara yang baik dan cerdas (smart and good citizen), merupakan titik temu antara civic confidence, civic competence dan civic commitment. Civic confidence merupakan irisan dari
. cg685x6vh6.pages.dev/313cg685x6vh6.pages.dev/146cg685x6vh6.pages.dev/290cg685x6vh6.pages.dev/238cg685x6vh6.pages.dev/274cg685x6vh6.pages.dev/144cg685x6vh6.pages.dev/175cg685x6vh6.pages.dev/375
perbedaan civic education dan citizenship education
